Diskominfo Provinsi Jawa Barat berkerjasama dengan Diskominfo Kabupaten Purwakarta mengadakan bimbingan teknis (bimtek) penggunaan aplikasi Sapawarga bagi ketua Rukun Warga (RW) di lingkungan Kabupaten Purwakarta. Sapawarga adalah program pemberian fasilitas gadget beserta platform aplikasi yang dibangun oleh Pemprov Jawa Barat yang dapat mempermudah warga dalam memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi serta memperoleh layanan publik.

Seluruh ketua RW di Jawa Barat diharuskan untuk memahami aplikasi Sapawarga yang akan disisipkan dalam fasilitas telepon pintar (smartphone) yang diberikan oleh Pemprov Jabar. Diketahui, sekitar 53.000 ketua RW di Provinsi Jabar akan difasilitasi smartphone untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemprov Jabar serta mewujudkan program Desa Digital di Jawa Barat. Bimtek di bagi ke dalam 4 gelombang. Masing-masing gelombang menghadirkan perwakilan RW dari  4 atau 5 Kecamatan yang berbeda.

Kegiatan bimtek dibuka oleh Camat Campaka Dodih Hamdani, SE. selaku tuan rumah. Dalam sambutannya, beliau mengatakan bahwa permasalahan yang banyak terjadi didaerah adalah perihal pendidikan yaitu penerapan zonasi bagi sekolah, akses informasi Rumah Sakit Hasan Sadikin dirasakan masih kurang baik khususnya alur dalam pelayanan dan birokrasi, dan yang terakhir adalah masyarakat menginginkan kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan. Dodih mengharapkan pemerintah Provinsi Jabar Khususnya Gubernur bisa menyapa dan beramah tamah dengan masyarakat di daerah dengan baik melalui aplikasi “Sapawarga’.

Yus Djunaedi Rusli, S.Stp, M.Si Kepala Bidang Aptika Dinas Komunikasi dan Informatika Purwakarta dalam arahannya mengatakan, bahwa sapa warga dapat menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah Provinsi Jabar melalui perangkat wilayah khususnya ketua RW. Namun, dalam hal demikian perlu adanya pemberian batasan untuk kewenangan, mana yang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota dan mana kewenangan untuk Provinsi. Jangan sampai ketika ada kejadian informasi disampaikan langsung ke provinsi tanpa adanya koordinasi melalui pemerintah daerah khususnya kepala daerah, kejadian yang dialami oleh warga sekitar.

Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Diskominfo Purwakarta saat melakukan Bimtek ke masyarakat. Pertama, mengenai pemahaman cara penggunaan smartphone maupun aplikasi. Pasalnya, usia pengguna teknologi sangat beragam dengan pengetahuan akan teknologi yang berbeda pula. "Kedua, mengenai pemanfaatan aplikasinya. Apakah aplikasi yang digunakan dan bermanfaat atau tidak. Kehadiran program ini akan jadi wadah aspirasi bagi masyarakat kepada pemerintah.

Saat ini ada tiga fungsi aplikasi Sapa Warga yang terus dipotimalkan. Pertama, informasi dari kepala daerah, mulai dari tingkat Gubernur hingga tingkat terbawah atau RW dapat sampai dengan cepat. Dengan begitu, informasi yang didapatkan tidak akan simpang siur, baik itu mengenai kebencanaan dan lainnya. Meminimalisir celah bagi masyarkat untuk mengakses informasi hoaks. "Kedua berkaitan dengan aspirasi warga. Jadi, warga bisa menyampaikan ide, gagasan atau keluhan. Ketiga, sebagai pelayanan publik, sehingga masyarkat dapat membayar pajak ataupun retribusi. (KY)